•  
  • KPU KABUPATEN JOMBANG
Rabu, 03 Juli 2013 - 10:57:53 WIB
Peran Strategis Pemangku Kepentingan Dalam Pemilu Legislatif 2014
Diposting oleh : adminkpu
Kategori: PILEG 2014 - Dibaca: 2259 kali

Pemangku kepentingan berperan strategis sebagai penunjang sinergitas pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 atau Pemilu Legislatif 2014. Hal ini karena pemangku kepentingan harus turut menyosialisasikan semua informasi terkait Pemilu legislatif 2014 juga berkewajiban menjaga wilayahnya tetap kondusif untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Penegasan ini disampaikan Drs Machwal Huda MSi, Ketua KPU Kabupaten Jombang, saat membuka acara Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Aplikasi Pantarlih Dengan Pemangku Kepentingan, Selasa 2 Juli 2014, di gedung pertemuan KPU Kabupaten Jombang, pukul. 08.30 WIB.

Sosialisasi yang dihadiri seluruh Forum Pimpinan Daerah, Ketua Fraksi DPRD Kab. Jombang, para Camat se-Kabupaten Jombang, Kepala SKPD se-Kabupaten Jombang, dan Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2014 diselenggarakan dalam rangkaian sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 sesuai sesuai Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013. Para narasumber yaitu: Drs Medan Amrullah MSi (anggota KPU Kab. Jombang yang membidangi Pemutakhiran Data Pemilih Pileg 2014), Drs Warto MSi (Asisten I), Drs M. Mahrus (Ketua Panwaslu Kab. Jombang), dan AKP Paula Isnanto (Kasat Bimas Polres Jombang) mewakili Kapolres Jombang secara bergantian memberikan materi tentang kesiapan para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 sesuai tupoksinya masing-masing.

“Saat ini tahapan Pemilu Legislatif 2014 adalah penyusunan DPS hingga nanti pada 9 Juli 2013 dan diumumkan kepada masyarakat pada 11 Juli – 24 Juli 2013 di mana criteria dari Data Pemilih yang berkualitas itu memuat 3 hal yaitu komprehensif, akurat, dan mutakhir,” ujar Drs Medan Amrullah, Komisioner KPU Kabupaten Jombang yang membidangi Pemutakhiran Data Pemilih.

Pemerintah Kabupaten Jombang berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan Pemilu seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 22 yang salah satu poinnya berbunyi mengembangkan kehidupan demokrasi. Materi ini disampaikan oleh Drs Warto MSi, Asisten I Pemerintah Kabupaten Jombang.

Jika jajaran Polres Jombang berkewajiban dalam pengamanan Pemilu Legislatif 2014 sejak dimulainya tahapan sampai selesainya seluruh tahapan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang berkewajiban memastikan tersalurnya hak-hak politik warganegara sebagai pemegang otoritas tertinggi kedaulatan. Di sinilah Panwaslu Kabupaten Jombang mengawal dan mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu. (Berita/Foto: Yudhita)



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)